Dukcapil Bojonegoro Dukung Percepatan Digitalisasi Perlinsos melalui Aktivasi IKD
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Tim Publikasi Informasi Publik
"Bojonegoro - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bojonegoro turut mendukung percepatan digitalisasi Data Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digit..."
Bojonegoro - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bojonegoro turut mendukung percepatan digitalisasi Data Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dukungan tersebut dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Digitalisasi Data Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi calon agen Perlinsos yang digelar di Pendopo Malowopati, Senin (24/8/2026).
Pada tahap awal, kegiatan diikuti oleh 214 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 50 ASN atau PLO Dinas Sosial. Dalam kegiatan ini, Dukcapil Kabupaten Bojonegoro berperan dalam mendukung pemahaman dan pelaksanaan aktivasi IKD sebagai salah satu instrumen dalam proses digitalisasi data perlindungan sosial.
IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan secara lebih mudah, cepat, dan aman. Pemanfaatan IKD juga menjadi bagian penting dalam mendukung proses verifikasi dan autentikasi data kependudukan dalam digitalisasi Perlinsos.
Melalui kegiatan tersebut, calon agen Perlinsos diharapkan memiliki pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan dan aktivasi IKD. Agen nantinya dapat membantu memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendorong masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD.
Dukcapil Kabupaten Bojonegoro siap mendukung perluasan sosialisasi dan pelayanan aktivasi IKD kepada masyarakat. Pelayanan akan dilakukan secara bertahap dengan menyasar masyarakat yang membutuhkan, sehingga semakin banyak penduduk yang memiliki identitas kependudukan digital.
Pemanfaatan IKD diharapkan dapat mendukung terwujudnya data kependudukan yang semakin akurat dan terintegrasi. Dengan data yang valid dan terverifikasi, proses pelayanan publik maupun penyaluran program perlindungan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Melalui kolaborasi antara Dukcapil, Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah desa/kelurahan, serta masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital yang mudah, cepat, akurat, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.