Disdukcapil Bojonegoro Ikuti Rakor Percepatan Digitalisasi Penerima Bansos Berbasis DTSEN dan Aktivasi IKD

Bojonegoro - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro mengikuti Rapat Koordinasi secara daring bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, serta sejumlah kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai piloting project percepatan digitalisasi penerima bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rapat koordinasi ini membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat penerima bantuan sosial sebagai bagian dari implementasi program digitalisasi tersebut.

Melalui kegiatan ini, Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro mempersiapkan langkah-langkah pendukung, termasuk penguatan koordinasi dengan operator administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Ke depan, operator kecamatan diharapkan dapat memberikan dukungan dalam proses aktivasi IKD kepada masyarakat penerima bantuan sosial sehingga pelaksanaan program dapat berjalan optimal.

Selain pembahasan mengenai implementasi piloting project, rapat juga menjadi sarana evaluasi terhadap capaian indikator kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada Semester II Tahun 2026. Beberapa indikator telah menunjukkan capaian yang baik, seperti kepemilikan Akta Kelahiran usia 0–4 tahun yang telah melampaui target, serta perekaman KTP elektronik yang hampir mencapai target maksimal. Sementara itu, percepatan aktivasi IKD, kepemilikan Akta Cerai, dan Akta Perkawinan menjadi fokus perhatian yang akan terus dioptimalkan melalui sinergi seluruh jajaran.

Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola data kependudukan yang semakin berkualitas serta pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, akurat, dan berbasis digital. Kolaborasi antarinstansi diharapkan mampu memperkuat integrasi data sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran, efektif, transparan, dan akuntabel.